Perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI semakin lebih baik. Demikian diungkapkan Kepala Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR Asep Ahmad Saefuloh usai memimpin Rapat Evaluasi Pelaksanaan RB di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/8/2017).

“Progres pelaksanaan RB selalu dinilai dan sejauh ini perkembangannya semakin lebih baik. Posisi kita sudah B, sudah cukup bagus dan ada kemajuan dibandingkan sebelumnya yang masih C+,” ungkap Asep.

Lebih lanjut, dia mendorong peran pejabat eselon II sebagai agen perubahan pelaksana RB untuk terus ditingkatkan. Sebab keberhasilan RB sangat ditentukan oleh pejabat eselon II karena mempunyai kewenangan untuk menggerakkan bawahannya. Menurut Asep, mereka harus mampu membangun kebersamaan atau kesadaran di benak pegawai bahwa reformasi birokrasi merupakan tanggung jawab bersama.

“Eselon I lebih banyak memberikan pengarahan dan pembinaan, jadi sebenarnya garda terdepannya adalah para pejabat eselon II,” sambungnya.

Sementara itu, terkait program Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR, saat ini sudah mencakup 8 area. Mulai dari area manajemen perubahan sampai dengan area pelayanan publik.

Masih diungkapkannya, nantinya area perubahan tersebut akan tersertifikasi ISO 9001 versi 2015. Hal ini menjadi penting karena  menjadi parameter bagus tidaknya suatu tata kelola unit organisasi. Selain itu, dengan adanya sertifikasi ini kualitas sistem manajemen mutu produk layanan tetap terjaga.

“Kalau berbicara soal Sekjen dan Badan Keahlian artinya berbicara mengenai produk dan layanan. Sehingga untuk mengukur kepuasaan DPR terhadap layanan Sekjen dan BKD, kita akan melakukan survey untuk meningkatakan reformasi birokrasi kita,” tambah Asep.(ann/sc) Foto: Kresno/jk